ASAL USUL NAMA SULAWESI

Sulawesi, sebuah pulau yang memiliki letak strategis sebagai jalur perdagangan karena berada di tengah-tengah Indonesia. Bentuknya unik, seperti huruf K. Secara geografis, Sulawesi dilalui oleh garis meridian 120 derajat Bujur Timur, dan juga terhampar dari belahan bumi utara sampai selatan. Pada dokumen dan peta lama, pulau ini dituliskan dengan nama ‘Celebes’.
Secara bahasa, nama Sulawesi kemungkinan berasal dari kata ‘Sula’ yang berarti pulau dan ‘besi’ yang menurutnya banyak ditemukan di sekitar Danau Matana.

Pendapat lain menceritakan bahwa dulu ketika para pelaut Portugis singgah di Makassar, mereka menemui Raja Gowa untuk memohon izin berlayar sekaligus menanyakan nama daerah ini (Sulawesi). Pada saat itu, Sang Raja sedang membersihkan badiknya (sele’). Ketika orang Portugis bertanya nama daerah ini dalam bahasa Portugis, Sang Raja yang tidak mengerti bahasa Portugis hanya bisa memperkirakan maksud pertanyaan tersebut. Dikira-kiranya bahwa orang Portugis tersebut menanyakan benda apa yang ada di tangan Sang Raja. Sang Raja pun menjawab SELE’ BASSI. singkat cerita, orang Portugis ini pun mencatat nama SELE’ BASSI untuk menamai daerah kita (Sulawesi), dan mereka lebih mudah menyebut kata SELE’ BASSI dengan sebutan CELEBES.

Alfred Russel Wallace dan Snellius (Universitas Leiden) pernah melakukan ekspedisi ilmiah terkait dengan Sulawesi. Dalam penelitiannya, Alfred Russel Wallace mengemukakan suatu garis pembatas tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sedangkan Sneliius meneliti tentang kondisi bawah permukaan sekitar Sulawesi sampai Maluku. Kedua ekspedisi ilmiah pada zaman tersebut menggunakan nama ‘Celebes‘.

Ada hal yang menarik dari cerita di atas, ternyata masyarakat lokal pada waktu itu secara tak sengaja ternyata telah memberikan nama ke pulau tempat mereka berdiam. Sehingga untuk hal ini, Celebes yang merupakan eksonim untuk pulaunya Sang Pelaut ini. Dan dari kata ‘Celebes‘ ini kemudian berevolusi menjadi ‘Sulawesi’ yang menjadi endonim sampai saat ini.

Geografis Kabupaten Buton

Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kabupaten Buton terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi dan bila ditinjau dari peta Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 4,96 ^o

 – 6,25^o Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur di antara 120,00⁰  – 123,34⁰  Bujur Timur, meliputi sebagian Pulau Muna dan Buton. Kabupaten Buton di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Muna, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wakatobi dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bombana.

Luas Wilayah

Kabupaten Buton memiliki wilayah daratan seluas ± 2.488,71 km atau 248.871 Ha dan wilayah perairan laut diperkirakan seluas ± 21.054 km²  dimana pada tahun 2008 kecamatan di Kabupaten Buton berjumlah 21 kecamatan, yaitu:

a. Kecamatan yang terdapat di Pulau Buton, yaitu :

- Kecamatan Lasalimu  -    Kecamatan Sampolawa

- Kecamatan Lasalimu Selatan -     Kecamatan Batauga

- Kecamatan Pasar Wajo  -     Kecamatan Kapontori

- Kecamatan Siontapina  -     Kecamatan Lapandewa

- Kecamatan Wolowa  -     Kecamatan Wabula

b. Kecamatan yang terdapat di Pulau Muna, yaitu:

- Kecamatan Mawasangka  -     Kecamatan Gu

- Kecamatan Mawasangka Timur -     Kecamatan Lakudo

- Kecamatan Mawasangka Tengah

- Kecamatan Sangia Wambulu

c. Kecamatan yang terdapat di kepulauan, yaitu:

- Kecamatan Batu Atas  -    Kecamatan Siompu

- Kecamatan Talaga Raya  -    Kecamatan Kadatua

- Kecamatan Siompu Barat

Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Pasarwajo dengan luas 356,40 km², Lasalimu 327,29 km² serta Kecamatan Mawasangka dengan luas 271,55 km²  atau masing-masing sebesar 14,31%, 13,14% serta 10,89% terhadap total luas wilayah Kabupaten Buton. Sedangkan wilayah yang paling kecil adalah Kecamatan Batu Atas dengan luas wilayah 7,18 km² atau 0,29% dari total luas wilayah Kabupaten Buton.

Untuk mencapai ibukota Kecamatan dari ibukota Kabupaten dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui darat dan laut.

a. Ibukota Kecamatan yang dapat dicapai melalui kendaraan darat

yaitu :

 Pasarwajo - Pasarwajo Kec. Pasarwajo 0 km

 Pasarwajo  -  Kamaru Kec. Lasalimu 66 km

 Pasarwajo - Ambuau Kec. Lasalimu S 43 km

 Pasarwajo - Matanauwe Kec. Sintapina 27 km

 Pasarwajo - Wabula Kec. Wabula 26 km

 Pasarwajo - Wolowa Kec. Wolowa 15 km

 Pasarwajo - Lapandewa Kec. Lapandewa 69 km

 Pasarwajo - Mambulu Kec. Sampolawa 48 km

 Pasarwajo - Laompo Kec. Batauga 72 km

 Pasarwajo - Mataumpana Kec. Kapontori 98 km

b. Ibukota Kecamatan yang dapat dicapai melalui kendaraan laut

yaitu :

 Pasarwajo - Lombe Kec. G u 78 km

 Pasarwajo - Tolandona Kec. Sangia Wambulu 53 km

 Pasarwajo - Lakudo Kec. Lakudo 70 km

 Pasarwajo - Mawasangka Kec. Mawasangka 108 km

 Pasarwajo - La Mena

Kec. Mawasangka Timur 145 km

 Pasarwajo - Lanto

Kec. Mawasangka Tengah107 km

 Pasarwajo - Talaga Satu Kec. Talaga Raya 117 km

 Pasarwajo - Ujung Kec. Batu Atas 228 km

 Pasarwajo - Biwinapada Kec. Siompu 91 km

 Pasarwajo - Molona Kec. Siompu Barat 99 km

 Pasarwajo - Kaofe Kec. Kadatua 90 km

Kondisi Tanah

Kondisi topografi tanah daerah Kabupaten Buton pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit-bukit. Diantara gunung dan bukit-bukit tersebut, terbentang daratan yang merupakan daerah-daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan yang relatif rendah ada juga yang bisa digunakan untuk usaha yang sebagian besar berada pada ketinggian 100 – 500 M di atas permukaan laut (Mdpl), kemiringan tanahnya mencapai 40 Buton Dalam Angka 2009

Perairan (Laut dan Sungai)

Hidrologi

Kabupaten Buton memiliki beberapa sungai besar yang ada di beberapa Kecamatan. Sungai-sungai tersebut pada umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sumber tenaga, irigasi dan kebutuhan rumah tangga. Sungai-sungai tersebut seperti sungai Sampolawa di Kecamatan Sampolawa, sungai Winto dan Tondo di Kecamatan Pasarwajo, sungai Malaoge, Tokulo, dan sungai Wolowa di Kecamatan Lasalimu.

Oceanografi

Kabupaten Buton dlihat dari sudut Oceanografi memiliki perairan laut yang masih luas, yaitu diperkirakan sekitar 21.054,69 km. Wilayah perairan tersebut sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan dan pengembangan wisata Bahari, karena disamping hasil ikan dan hasil laut lainnya, juga memiliki panorama laut yang sangat indah yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia. Beberapa jenis ikan hasil perairan laut Kabupaten Buton yang banyak ditangkap oleh nelayan di daerah ini adalah Cakalang, Teri, Layang, Gembung, Udang, dan jenis ikan lainnya.  Disamping  ikan,  juga terdapat hasil laut lainnya seperti Teripang, Agar-Agar, Japing-Japing, Lola, Mutiara, dan lainnya, yang semuanya ini dapat menunjang perekonomian di daerah ini. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh ahli kelautan Indonesia dan luar negeri menunjukkan bahwa pulau Buton memiliki potensi perairan untuk wisata bahari yang sangat indah bila dibandingkan dengan daerah-daerah wisata bahari lainnya di Indonesia.

Keadaan Iklim

Musim

Keadaan musim di Kabupaten Buton pada umumnya sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia dimana mempunyai dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau.Musim hujan pada tahun 2008 ini terjadi di antara bulan Desember sampai dengan bulan April. Pada saat tersebut, angin darat bertiup dari Benua Asia serta Lautan Pasifik banyak mengandung uap air. Musim kemarau terjadi antara bulan Juli dan September, pada bulan-bulan tersebut angin Timur yang bertiup dari Benua Australia sifatnya kering dan kurang mengandung uap air. Khusus pada bulan April dan Mei di daerah Kabupaten Buton arah angin tidak menentu, demikian pula dengan curah hujan, sehingga pada bulan-bulan ini dikenal sebagai musim Pancaroba.

Curah Hujan dan Hari Hujan

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan monografi, dan perputaran pertemuan arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Rata-rata curah hujan selama tahun 2008 berkisar antara 188 mm (Kapontori) sampai 3.387 mm (Pasarwajo). Sedangkan hari hujan yang paling tinggi berada di Kecamatan Batauga yaitu 189 hari hujan, menyusul Kecamatan Pasarwajo sebanyak 168 hari hujan, Lasalimu Selatan 132 hari hujan, dan yang paling tersedikit hari hujannya adalah Kecamatan Lakudo yang hanya sebanyak 94 hari hujan.

Taman Wisata Buton

	Kepulauan Tukang Besi (Wakatobi) Tukang Besi adalah gugusan kepulauan yang memiliki 4 pulau besar dengan luas kira-kira 821 Km2. Nama pulau tsb. adalah Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko atau masyarakat menyebutnya WAKATOBI. Tukang Besi dalam Bahasa Indonesia berarti pandai besi yang artinya di kepulauan ini terkenal dengan pembuatan keris tradisional yang indah dan diproduksi sampai sekarang. Gugusan pulau ini memiliki alam yang masih asli, tenang dengan air laut yang segar, gua-gua bawah laut yang saling berdekatan satu sama lain yang disuguhkan khusus untuk pecinta alam sejati. Kawasan ini adalah kawasan wisata tama laut yang pertama di Indonesia yang mengajak penyelam-penyelamnya untuk mendapatkan sebuah perjalanan yang nyaman dan menakjubkan. Menyelam bisa dilakukan setiap saat, tetapi bulan April dan Desember adalah bulan yang palin baik untuk melakukan penyelaman karena cuaca yang baik, disamping menyelam dan snorkling di pantai juga disediakan khusus motor selam, tour snorkling dan penjelajahan di kepulauan ini ditawarkan bila ada permintaan. Ada sebuah kawasan kecil yang berlokasi disamping pulau Tomia yang luasnya 8 Km2, yaitu pulau Tolandona (pulau Onernobaa) dengan taman laut disekelilingnya yang indah pula. Kawasan selain Wakatobi didukung dengan keadaan sumber daya masyarakat setempat yang ramah dan selalu menyambut tamunya dengantangan terbuka. Untuk menuju kawasan Wakatobi tsb. kita dapat menggunakan kapal cepat selama kurang lebih 4 jam dari Kendari ke Bau Bau dan kemudian dilanjutkan dengan kapal laut kurang lebih 5-6 jam (tergantung keadaan cuaca dan kondisi kapal). Benteng / Kompleks Keraton Buton Benteng Keraton terletak sekitar 3 Km dari pusat kota Bau Bau. Benteng ini dibangun pada abad ke XVI oleh masyarakat Buton, terbuat dari batu gunung yang disusun rapi dengan kapur sebagai bahan perekat. Di zaman kerajaan Buton, benteng ini berfungsi sebagai basis pertahanan dari serangan bajak laut dan penjajah Belanda. Benteng ini mempunyai 12 pintu masuk dan keluar yang masing-masing mempunyai nama. Di dalam benteng ini terdapat peninggalan obyek wisata sejarah sebagai berikut : Masjid Agung Keraton yang dibangun sekitar abad XVI M yang arsiteknya menggambarkan persatuan dan kesatuan masyarakat yang berintikan ajaran Islam. Tiang bendera yang dibuat/didirikan pada abad XVI M. Tiang ini terbuat dari kayu yang tingginya � 50 meter. Rumah bekas Sultan Buton yang sekarang dipergunakan sebagai Museum (Istana Wolo). Meriam buatan abad XVII sebanyak 52 buah. Pantai Nirwana Terletak 12 Km dari Bau Bau. Dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor. Pantai Nirwana mempunyai pasir putih dan laut yang jernih sehingga bila terkena sinar matahari memantulkan warna hijau kebiru-biruan yang menambah keindahan pantai tsb. Dipantai ini kita dapat menyaksikan matahari terbenam atau sun-set yang menyebabkan tempat ini banyak dikunjungi oleh orang untuk dinikmati dan sangat cocok untuk olah raga air.		TAMAN LAUT WAKATOBI TAMAN LAUT WAKATOBI TAMAN LAUT WAKATOBI KERATON BUTON KERATON BUTON

Sumber : http://sultra.tripod.com

Islam Sebagai Falsafah Perjuangan Masyarakat Buton

KabarIndonesia - Masyarakat Buton yang dikenal memiliki prinsip hidup yang kuat sudah terpatri sejak zaman kesultanan. Bahkan, fanatisme yang digambarkan dalam falsafah hidup juga telah menjadi modal dalam menata sendi sendi peri kehidupan. Bagaimana Buton yang dikenal dengan seribu satu misteri dalam prinsip hidup menjadi sebuah sumber kekuatan dalam menangkal berbagai bentuk rintangan?.  Bagaimana falsafah Hidup masyarakat Buton sehingga menjadi sebuah sumber kekuatan dalam segala sisi kehidupan? . Dalam sejarah perjuangan masyarakat Buton sejak peralihan Kerajaan menjadi Kesultanan, banyak rintangan yang dihadapi. Kekalahan panglima Perang Tobelo (La Bolontio) oleh Sultan Buton I Murhum atau Laki Laponto menjadi titik nol sejarah lahirnya Kesultanan Buton sejak lehadiran Syaikh Maulana Sayid Abdul Wahid mengajarkan Syariat Islam di negeri Butuuni pada abad ke-13. Penobatan Murhum sebagai Sultan I yang menandai peri kehidupan berlandaskan Islam tidak serta merta berjalan mulus. Kekalahan Labolontio menuai dendam Kesultanan Ternate untuk menuntut balas. Kondisi ini tercatat dalam lembaran sejarah Buton di masa pemerintahan Sultan I Murhum yang dilantik pada tahun 1558 yang sebelumnya telah dilantik menjadi raja ke-6 pada 1538. Kala itu Sultan Murhum mengumumkan keadaan ‘Berkabung’ bagi negeri Buton yang dikenal dengan “Ya Barataamo yo Lipu” artinya negeri dalam keadaan genting atau darurat. Peristiwa ini ditandai dengan kehadiran pasukan Tobelo dari kesultanan ternate yang ingin menggempur Buton dibawah pimpinan Sultan Baabullah. Di saat yang bersamaan Buton juga tengah menghadapi ancaman dari Kapal Perang Belanda. Pasukan ternate ketika itu telah mengelilingi perairan sebelah utara Buton yang kini diabadikan dengan nama sebuah daerah yakni “Labuantobelo” artinya pelabuhan pasukan perang Tobelo. Kondisi darurat itulah yang mengilhami terbentuknya 4 kerajaan Barata yang memperkuat barisan pertahanan Buton yakni Kaledupa, Tiworo, Muna dan Kulinsusu. Empat kerajaan barata ini diberi hak otonom untuk menangkal setiap serangan musuh yang dipimpin seorang Lakina (pemimpin setingkat raja). Pada saat itu pula Sultan mengangkat dua orang kepala angkatan perang (Kapitalau) yang diberi tugas mengamankan kawasan barat (Kapitalau Sukanaeyo) dan timur (Kapitalau Matanaeo). Kapitalau Matanaeo diangkat La Kabaura dan Kapitalau Sukanaeyo diangkat Ketimanuru. Di satu sisi, Buton menghadapi ancaman dari Tobelo dan di sisi lain juga menghadapi serangan dari Belanda. Saat itulah Sultan juga mengumandangkan beberapa untaian kalimat yang dikenal sebagai Falsafah Perjuangan Islam Buton yakni “Yinda Yindamo Arataa somanamo Karo artinya Korbankan harta demi keselamatan jiwa”, Yinda Yindamo karo somanamo Lipu artinya Korbankan Jiwa demi keselamatan negara”, Yinda Yindamo Lipu somanamo Sara artinya Korbankan negeri demi keselamatan pemerintah” dan Yinda Yindamo sara somanamo Agama artinya korbankan pemerintah demi keselamatan Agama”. Agama menempati posisi tertinggi setelah pemerintah, negeri, jiwa dan harta. Dalam berbagai literatur sejarah menjelaskan, jika kejayaan Negeri Buton tetap dipertahankan agar seluruh pemimpinnya mengedepankan persaudaraan. Sebab, dengan persaudaraan akan muncul persatuan dan kesatuan. Ada pula yang mengharapkan bahwa setiap pemimpin di negeri Buton untuk mengedepankan Agama dalam menjalankan pemerintahan. Dengan cara tetap menyelaraskannya dengan tetap menjunjung tinggi budaya yang bernafaskan Islam. Itulah sebabnya, Buton dan seluruh masyarakatnya meyakini jika kekuatan yang maha dahsyat hanya dari Sang Pencipta. Hal ini dapat diperoleh dengan semangat persaudaraan yang menyeimbangkan penerapan Budaya lokal warisan leluhur dalam nuansa Islam sebagaimana para pendahulu negeri ini menata kehidupan dengan bentuk pemerintahan Kesultanan yang identik dengan Islam. Oleh sebab itulah faktor Agama menjadi hal yang paling utama dalam falsafah perjuangan masyarakat Buton…..***

Raja Buton Masuk Islam

Sultan Buton ke 38, Muhamad Falihi Kaimuddin bersama Presiden RI Pertama Soekarno

Kerajaan Buton secara resminya menjadi sebuah kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raja Buton ke-6, iaitu Timbang Timbangan atau Lakilaponto atau Halu Oleo. Bagindalah yang diislamkan oleh Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani yang datang dari Johor. Menurut beberapa riwayat bahwa Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani sebelum sampai di Buton  pernah tinggal di Johor. Selanjutnya bersama isterinya pindah ke Adonara (Nusa Tenggara Timur). Kemudian beliau sekeluarga berhijrah pula ke Pulau batu Atas yang termasuk dalam pemerintahan Buton.

 

Di Pulau Batu atas, Buton, Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani bertemu Imam Pasai yang kembali dari Maluku menuju Pasai (Aceh). Imam Pasai menganjurkan Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani pergi ke Pulau Buton, menghadap Raja Buton. Syeikh Abdul Wahid setuju dengan anjuran yang baik itu. Setelah Raja Buton Islam, Baginda langsung ditabalkan menjadi Sultan Buton oleh Syeikh Abdul Wahid pada tahun 948 H/1538 M.

Walau bagaimanapun. Mengenai tahun tersebut, masih dipertikaikan karena daripada sumber yang lain disebutkan bahawa Syeikh Abdul Wahid merantau dari Patani-Johor ke Buton pada tahun 1564 M. Sultan Halu Oleo dianggap sebagai Sultan Buton pertama, bergelar Sultan atau Ulil Amri dan menggunakan gelar yang khusus iaitu Sultan Qaimuddin. Maksud perkataan ini ialah Kuasa Pendiri Agama Islam.

Dalam riwayat yang lain menyebut bahawa yang melantik Sultan Buton yang pertama memeluk Islam, bukan Syeikh Abdul Wahid tetapi guru beliau yang sengaja didatangkan dari Patani. Raja Halu Oleo setelah ditabalkan sebagai Sultan Kerajaan Islam Buton pertama, dinamakan Sultan Murhum.
Ketika diadakan Simposium Pernaskahan Nusantara Internasional IV, 18 - 20 Julai 2000 di Pekan Baru, Riau, salah satu kertas kerja membicarakan beberapa aspek tentang Buton, yang dibentang oleh La Niampe, yang berasal dari Buton. Hasil wawancara saya kepadanya adalah sebagai berikut:

1. Syeikh Abdul Wahid pertama kali sampai di Buton pada tahun 933 H/1526 M.
2. Syeikh Abdul Wahid sampai ke Buton kali kedua pada tahun 948 H/1541 M.
3. Kedatangan Syeikh Abdul Wahid yang kedua di Buton pada tahun 948 H/1541 M bersama guru beliau yang bergelar Imam Fathani. Ketika itulah terjadi pengislaman beramai-ramai dalam lingkungan Istana Kesultanan Buton dan sekali gus melantik Sultan Murhum sebagai Sultan Buton pertama.

Maklumat lain, kertas kerja Susanto Zuhdi berjudul Kabanti Kanturuna Mohelana Sebagai Sumber Sejarah Buton, menyebut bahawa Sultan Murhum, Sultan Buton yang pertama memerintah dalam lingkungan tahun 1491 M - 1537 M. Menurut Maia Papara Putra dalam bukunya, Membangun dan Menghidupkan Kembali Falsafah Islam Hakiki Dalam Lembaga Kitabullah, bahawa ``Kesultanan Buton menegakkan syariat Islam ialah tahun 1538 Miladiyah.

Jika kita bandingkan tahun yang saya sebutkan (1564 M), dengan tahun yang disebutkan oleh La Niampe (948 H/1541 M) dan tahun yang disebutkan oleh Susanto Zuhdi (1537 M), bererti dalam tahun 948 H/1541 M dan tahun 1564 M, Sultan Murhum tidak menjadi Sultan Buton lagi kerana masa beliau telah berakhir pada tahun 1537 M. Setelah meninjau pelbagai aspek, nampaknya kedatangan Syeikh Abdul Wahid di Buton dua kali (tahun 933 H/1526 M dan tahun 948 H/1541 M) yang diberikan oleh La Niampe adalah lebih meyakinkan.

Yang menarik pula untuk dibahas ialah keterangan La Niampe yang menyebut bahawa ``Kedatangan Syeikh Abdul Wahid yang kedua kali di Buton pada tahun 948 H/1541 M itu bersama Imam Fathani mengislamkan lingkungan Istana Buton, sekali gus melantik Sultan Murhum sebagai Sultan Buton yang pertama. Apa sebab Sultan Buton yang pertama itu dilantik/dinobatkan oleh Imam Fathani ? Dan apa pula sebabnya sehingga Sultan Buton yang pertama itu bernama Sultan Murhum, sedangkan di Patani terdapat satu kampung bernama Kampung Parit Murhum.

Kampung Parit Murhum berdekatan dengan Kerisik, iaitu pusat seluruh aktiviti Kesultanan Fathani Darus Salam pada zaman dahulu. Semua yang tersebut itu sukar untuk dijawab. Apakah semuanya ini secara kebetulan saja atau pun memang telah terjalin sejarah antara Patani dan Buton sejak lama, yang memang belum diketahui oleh para penyelidik.
Namun walau bagaimanapun jauh sebelum ini telah ada orang yang menulis bahawa ada hubungan antara Patani dengan Ternate. Dan cukup terkenal legenda bahawa orang Buton sembahyang Jumaat di Ternate.

Jika kita bandingkan dengan semua sistem pemerintahan, sama ada yang bercorak Islam mahu pun sekular, terdapat perbezaan yang sangat ketara dengan pemerintahan Islam Buton. Kerajaan Islam Buton berdasarkan Martabat Tujuh. Daripada kenyataan ini dapat diambil kesimpulan bahawa kerajaan Islam Buton lebih mengutamakan ajaran tasawuf daripada ajaran yang bercorak zahiri. Walau bagaimanapun ajaran syariat tidak diabaikan.
Semua perundangan ditulis dalam bahasa Walio menggunakan huruf Arab, yang dinamakan Buru Wolio seperti kerajaan-kerajaan Melayu menggunakan bahasa Melayu tulisan Melayu/Jawi. Huruf dan bahasa tersebut selain digunakan untuk perundangan, juga digunakan dalam penulisan salasilah kesultanan, naskhah-naskhah dan lain-lain. Tulisan tersebut mulai tidak berfungsi lagi menjelang kemerdekaan Indonesia 1945.

Bangsawan Buton

Pemerintahan

Kerajaan Buton berdiri tahun 1332 M. Awal pemerintahan dipimpin seorang perempuan bergelar Ratu Wa Kaa Kaa. Kemudian raja kedua pun perempuan yaitu Ratu Bulawambona. Setelah dua raja perempuan, dilanjutkan raja Bataraguru, raja Tuarade, raja Rajamulae, dan terakhir raja Murhum. Ketika Buton memeluk agama Islam, maka raja Murhum bergelar Sultan Murhum.
Kerajaan Buton didirikan atas kesepakatan tiga kelompok atau rombongan yang datang secara bergelombang. Gelombang pertama berasal dari kerajaan Sriwijaya. Kelompok berikutnya berasal dari Kekaisaran Cina dan menetap di Buton. Kelompok ketiga berasal dari Kerajaan Majapahit. Sistem kekuasaan di Buton ini bisa dibilang menarik karena konsep kekuasaannya tidak serupa dengan konsep kekuasaan di kerajaan-kerajaan lain di nusantara. Struktur kekuasaan kesultanan ditopang dua golongan bangsawan: golongan Kaomu dan Walaka. Wewenang pemilihan dan pengangkatan sultan berada di tangan golongan Walaka, namun yang menjadi sultan harus dari golongan Kaomu. Jadi bisa dikatakan kalau seorang raja dipilih bukan berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan pilihan di antara yang terbaik.

Kelompok Walaka yang merupakan keturunan dari Si Panjonga memiliki tugas untuk mengumpulkan bibit-bibit unggul untuk dilatih dan dididik sedemikian rupa sehingga para calon raja memiliki bekal yang cukup ketika berkuasa nanti. Berdasarkan penelitian, RatuWaa Kaa Kaa adalah proyek percobaan pertama kelompok Walaka ini Selain sistem pemilihan raja yang unik, sistem pemerintahannya juga bisa dikatakan lebih maju dari jamannya. Sistem pemerintahan kerajaan/kesultanan Buton dibagi dalam tiga bentuk kekuasaan. Sara Pangka sebagai lembaga eksekutif, Sara Gau sebagai lembaga legislatif, dan Sara Bhitara sebagai lembaga yudikatif.

Beberapa ahli berani melakukan klaim kalau sistem ini sudah muncul seratus tahun sebelum Montesquieu mencetuskan konsep trias politica Peraturan hukum diterapkan tanpa diskriminasi, berlaku sama bagi rakyat jelata hingga sultan. Sebagai bukti, dari 38 orang sultan yang pernah berkuasa di Buton, 12 di antaranya diganjar hukuman karena melanggar sumpah jabatan. Dan hukumannya termasuk hukuman mati majelis rakyat kesultanan buton adalah lambang demokrasi kesultanan buton. di sini dirumuskan berbagai program kesultanan dan juga tempat untuk melaksanakan proses pemilihan sultan berdasarkan aspirasi masyarakat Buton.
Pembagian kelompok di majelis yang diatur dalam UU yang disebut Tutura ini adalah sebagai berikut:

1. Eksekutif= Sara Pangka
2. Legislatif= Sara Gau
3. Yudikatif= Sara Bitara

Ada 114 anggota majelis Sara buton yang terdiri dari 3 fraksi

1. Fraksi rakyat = Beranggotakan 30 menteri/bonto ditambah 2 menteri besar yang juga mewakili pemukiman-pemukiman di wilayah Buton.
2. Fraksi pemerintahan = Pangka, Bobato, lakina Kadie yang mewakili pemerintahan.
3. Fraksi Agama = Diwakili oleh pejabat lingkungan sarakidina/sarana hukumu yang berkonsentrasi di masjid agung kesultanan Buton.

Politik

Masa pemerintahan Kerajaan Buton mengalami kemajuan terutama bidang Politik Pemerintahan dengan bertambah luasnya wilayah kerajaan serta mulai menjalin hubungan Politik dengan Kerajaan Majapahit, Luwu, Konawe dan Muna. Demikian juga bidang ekonomi mulai diberlakukan alat tukar dengan menggunakan uang yang disebut Kampua (terbuat dari kapas yang dipintal menjadi benang kemudian ditenun secara tradisional menjadi kain). Memasuki masa Pemerintahan Kesultanan juga terjadi perkembangan diberbagai aspek kehidupan antara lain bidang politik dan pemerintahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Kesultanan Buton yaitu “Murtabat Tujuh” yang di dalamnya mengatur fungsi, tugas dan kedudukan perangkat kesultanan dalam melaksanakan pemerintahan serta ditetapkannya Sistem Desentralisasi (otonomi daerah) dengan membentuk 72 Kadie (Wilayah Kecil).

Masyarakat

Masyarakat Buton terdiri dari berbagai suku bangsa. Mereka mampu mengambil nilai-nilai yang menurut mereka baik untuk diformulasikan menjadi sebuah adat baru yang dilaksanakan di dalam pemerintahan kerajaan/kesultanan Buton itu sendiri. Berbagai kelompok adat dan suku bangsa diakui di dalam masyarakat Buton. Berbagai kebudayaan tersebut diinkorporasikan ke dalam budaya mereka. Kelompok yang berasal dari Tiongkok diakui dalam adat mereka. Kelompok yang berasal dari Jawa juga diakui oleh masyarakat Buton. Di sana terdapat Desa Majapahit, dan dipercaya oleh masyarakat sekitar bahwa para penghuni desa tersebut memang berasal dari Majapahit. Mereka sampai di sana karena perdagangan rempah-rempah. Dengan membuat pemukiman di sana, mereka dapat mempermudah akses dalam memperolah dan memperdagangkan rempah-rempah ke pulau Jawa. Beberapa peninggalan mereka adalah berupa gamelan yang sangat mirip dengan gamelan yang terdapat di Jawa.

Imam-imam yang menjabat di dalam dewan agama juga dipercaya merupakan keturunan Arab. Mereka dengan pengetahuan agamanya diterima oleh masyarakat Buton dan dipercaya sebagai pemimpin di dalam bidang agama. Berbagai suku dan adat tersebut mampu bersatu secara baik di dalam kerajaan/kesultanan Buton. Apabila kita melihat kerajaan/kesultanan lain, perbedaan itu seringkali memunculkan konflik yang berujung kepada perang saudara, bahkan perang agama. Sedangkan di Buton sendiri tercatat tidak pernah terjadi perang antara satu kelompok dengan kelompok lain, terutama bila menyangkut masalah suku dan agama.

Dapat dikatakan bahwa seluruh golongan di buton merupakan pendatang. Mereka menerapkan sistem yang berdasarkan musyawarah. Para perumus sistem kekuasaan atau sistem adat di Buton juga berasal dari berbagai kelompok suku dan agama. Ada yang berasal dari semenanjung Malaysia, Si Tamanajo yang berasal dari Kerajaan Pagaruyung. Ada pula yang berasal dari Jawa yaitu Sri Batara dan Raden Jutubun yang merupakan putra dari Jayanegara.

Seluruh golongan tersebut berasal dari kerajaan yang otoriter dan menerapkan sistem putera mahkota. Hampir semua peralihan kekuasaan tersebut dilakukan dengan kudeta. Di kerajaan Buton hal tersebut tidak pernah terjadi. Asumsinya, berdasarkan pengalaman pahit dalam jatuh-bangunnya pemerintahan tersebut, maka mereka yang berkumpul di tanah Buton tersebut merumuskan suatu sistem yang mampu melakukan peralihan kekuasaan tanpa harus melalui pahitnya kudeta maupun perang saudara.

Mereka berkumpul di tanah Buton sejak Gajah Mada mengumumkan sumpah palapa-nya. Pada masa itu Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Begitu juga Kerajaan Singosari. Seluruh raja-raja dan panglima yang tidak takluk pada Kerajaan Majapahit akan dijadikan budak. Pilihan mereka adalah dengan melarikan diri menuju tempat yang aman. Pulau Buton menjadi salah satu lokasi dimana beberapa pelarian tersebut singgah dan menetap.

Perekonomian

Wilayah kerajaan/kesultanan Buton sangat strategis. Pedagang dari India, Arab, Eropa maupun Cina lebih memilih untuk melalui jalur selatan Kalimantan untuk mencapai kepulauan rempah-rempah di Maluku. Bila melalui Utara Sulawesi dan selatan kepulauan Filipina, para pedagang akan berhadapan dengan bajak laut yang banyak berkeliaran di sana. Selain itu, angin di selatan Kalimantan lebih kencang daripada di sebelah utara Sulawesi. Masyarakat Buton telah menggunakan alat tukar uang yang disebut Kampua. Kampua Sehelai kain tenun dengan ukuran 17,5 kali 8 sentimeter. Pajak juga telah diterapkan di negeri ini. Tunggu Weti sebagai penagih pajak di daerah kecil ditingkatkan statusnya menjadi Bonto Ogena disamping sebagai penanggung jawab dalam pengurusan pajak dan keuangan juga mempunyai tugas khusus selaku kepala siolimbona (saat ini hampir sama dengan ketua lembaga legislatif).

Hukum

Hukum dijalankan sangat tegas dengan tidak membedakan baik aparat pemerintahan maupun masyarakat umum. Hal ini terlihat dari ke 38 orang sultan yang memerintah di Buton, 12 orang menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar sumpah jabatan dan satu di antaranya yaitu Sultan ke - VIII Mardan Ali, diadili dan diputuskan untuk dihukum mati dengan cara leher dililit dengan tali sampai meninggal yang dalam bahasa wolio dikenal dengan istilah digogoli.

Bahasa

Etnik Buton sebutan bagi masyarakat yang berasal dari Kerajaan dan Kesultanan Buton, memiliki sejumlah bahasa yang berbeda tiap wilayah. Sebagai bahasa pemersatu digunakan Bahasa Wolio.

Pertahanan

Bidang Pertahanan

Bidang Pertahanan Keamanan ditetapkannya Sistem Pertahanan Rakyat Semesta dengan falsafah perjuangan yaitu :
“Yinda Yindamo Arata somanamo Karo” (Harta rela dikorbankan demi keselamatan diri)
“Yinda Yindamo Karo somanamo Lipu” (Diri rela dikorbankan demi keselamatan negeri)
“Yinda Yindamo Lipu somanamo Sara” (Negeri rela dikorbankan demi keselamatan pemerintah)
“Yinda Yindamo Sara somanamo Agama” (Pemerintah rela dikorbankan demi keselamatan agama)

Disamping itu juga dibentuk sistem pertahanan berlapis yaitu empat Barata (Wuna, Tiworo, Kulisusu dan Kaledupa), empat matana sorumba (Wabula, Lapandewa, Watumotobe dan Mawasangka) serta empat orang Bhisa Patamiana (pertahanan kebatinan).

Selain bentuk pertahanan tersebut maka oleh pemerintah kesultanan, juga mulai membangun benteng dan kubu–kubu pertahanan dalam rangka melindungi keutuhan masyarakat dan pemerintah dari segala gangguan dan ancaman. Kejayaan masa Kerajaan/Kesultanan Buton (sejak berdiri tahun 1332 dan berakhir tahun 1960) berlangsung ± 600 tahun lamanya telah banyak meninggalkan warisan masa lalu yang sangat gemilang, sampai saat ini masih dapat kita saksikan berupa peninggalan sejarah, budaya dan arkeologi. Wilayah bekas Kesultanan Buton telah berdiri beberapa daerah kabupaten dan kota yaitu : Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Utara, dan Kota Bau-Bau.

Sejarah Kerajaan Buton di MelayuOnline.com

Kabupaten Buton

 Pulau Buton adalah sebuah pulau di Sulawesi Tenggara yang terkenal akan produksi aspalnya. Berdasarkan luas wilayah, pulau Buton menduduki urutan ke-130 [1] di dunia dan menduduki urutan ke-73 di dunia [2] berdasarkan jumlah penduduknya. Buton termasuk dalam wilayah administratif Propinsi Sulawesi Tenggara. Kota terbesar di pulau ini adalah Bau-Bau yang merupakan kota terbesar ke-8 di Sulawesi dan ke-2 di Propinsi Sulawesi Tenggara [1].

Rumah di Buton di tahun 1929

Pembagian administrasi

Di Buton terdapat daerah tingkat II atau Kabupaten yang dikenal dengan nama Kabupaten Buton. Pada awalnya Kabupaten Buton dengan ibukota Bau-Bau memiliki wilayah pemerintahan adalah bekas dari Kerajaan Buton atau Kesultanan Buton, yaitu meliputi sebagian wilayah pulau Buton, sebagian wilayah pulau Muna, seluruh pulau Kabaena, sedikit bagian pulau Sulawesi, serta pulau-pulau yang ada di bagian selatan dan tenggara pulau Buton. Sekarang dengan adanya pemekaran daerah, wilayah itu terbagi menjadi beberapa wilayah kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Buton
2. Kota bau-Bau
3. KabupatenWakatobi
4. Kabupaten Bombana


Dari keempat Kabupaten/kota tersebut, yang berada pada pulau Buton adalah Kota Bau-Bau dan sebagian Kabupaten Buton. Kabupaten Buton berada pada pulau Buton, sebagian kecil pulau Kabaena, dan sebagian Pulau Muna, sedangkan sebagian wilayah pulau Buton adalah wilayah Kabupaten Muna (kini menjadi Kabupaten Buton Utara. Untuk Kabupaten Wakatobi merupakan pulau yang berada pada bagian selatan pulau Buton, sedangkan Kabupaten Bombana berada pada daratan Sulawesi dan sebagian besar pulau Kabaena..

Referensi

1. ^ "Indonesia: Provinces, Cities & Municipalities". City Population. http://www.citypopulation.de/Indonesia-Mun.html. Diakses pada 28 April 2010. 

Pembangunan Masjid Nurul Yakin Mawasangka

Masjid nurul yakin Mawasangka Kecamatan Mawasangka yang dibangun sejak 2007 lalu telah menyerap dana sebesar Rp 1.1 M. masjid seluas 32x36 meter (sudah termasuk teras) kini pengerjaannya telah memasuki pengecoran lantai dua dan kubah. Dana sebesar itu adalah 90 persen swadaya masyarakat.
Menurut Camat Mawasangka Asraruddin S.Sos M.Si dengan luas areal dan badang bangunan yang dimiliki oleh masjid itu boleh jadi merupakan Masjid terbesar di kawasan Buton Raya. Masjid tersebut dibangun berdasarkan sumber-sumber dana yang digalang pihak panitia.
Ada delapan item yang diterapkan untuk mendapatkan dana yaitu sumbangan PKK, rumah tangga miskin, Sumbangan tambang galian, PNS, PDAM, PLN, pemilik kios pasar, pelabhan, dan sumbangan dari dermawan baik dari Bau-bau, Kendari, Kolaka, maupun bantuan dari Pemerintah Provisi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Buton sebagaimana dijelaskan oleh camat Mawasangka.
Untuk bantuan dari pemkab Buton, diberikan sebesar 250 juta dengan tahap pertama sebesar 85 Juta.

Sumber : Kendari Ekspress 24 Agustus 2010

Sumber: http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2043627-masjid-mawasangka-telan-rp/#ixzz1lf764FWW